Berita Hari Ini: Partai Demokrat Ngotot Desak Status Ahok Dinonaktifkan Jadi Gubernur DKI

0
948
Gubernur DKI Jakarta
copyright Ahok

Partai Demokrat Ngotot Desak Status Ahok Dinonaktifkan Jadi Gubernur DKI

Newsth.com – Status Ahok yang kembali aktif menjadi Gubernur DKI tidak diterima oleh sejumlah pihak. Bahkan Partai Demokrat mendesak agar Ahok kembali dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto. Agus mengatakan seharusnya Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan sementara karena berstatus sebagai terdakwa dalam sebuah kasus yang menyeret namanya.

Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Agus Hermanto khawatir hal itu akan menimbulkan presepsi kurang baik dari publik. Dia menyebut Mendagri terkesan melindungi Ahok.

Agus menjelaskan sesuai dengan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah harus diberhentikan sementara dari jabatan jika didakwa paling singkat 5 tahun penjara.

Merujuk pada surat dakwaan jaksa yang telah mendakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan Pasal 156 dan 156a seharusnya status Ahok dinonaktifkan sementara dari jabatan Gubernur DKI. Dalam Pasal 156 KUHP disebutkan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara dan Pasal 156a KUHP ancaman penjara paling lama lima tahun.

Agus Hermanto mengatakan jika Mendagri tetap tidak menonaktifkan Ahok, maka Fraksi Partai Demokrat akan mengajukan hak angket. Menurutnya penggunaan hak angket adalah yang paling tepat untuk memenuhi rasa keadilan.

Agus menjelaskan hak angket diusulkan untuk memperjelas duduk persoalan. Menurut Agus ketidakadilan dilakukan Mendagri pada kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Partai Demokrat
Copyright ©istimewa

Selain Partai Demokrat, Agus mengklaim Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga sudah memberikan sinyal untuk setuju mengajukan hak angket. Agua menurtukan Insya Allah angket disetujui mayoritas anggota dewan dan bisa bergulir.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemberhentian pada Ahok tidak perlu. Alasannya adalah pasal yang dikenakan kepada Ahok ada dua. Kemendagri menggunakan Pasal 156 atau tuntutan empat tahun penjara. Tjahjo Kumolo menyebut akan menonaktifkan Ahok setelah JPU membacakan surat tuntutan.

Status Ahok telah kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta seiring dengan berakhirnya masa cuti kampanye pada 11 Februari 2017. Serah terima jabatan kembali dari Plt Soni Sumarsono kepada Ahok juga sudah dilakukan.

Baca Juga : Alasan Massa Pendukung Ahok Tak Gelar Demo di Sidang Ke-10 Hari Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here